Apa Itu Retribusi?

Dapat dikatakan retribusi merupakan suatu pungutan uang yang dilakukan pemerintah daerah sebagai bentuk balas jasa dari kerja pemerintah daerah. Retribusi diberlakukan karena dapat berfungsi sebagai sumber anggaran daerah, pemerataan pendapatan masyarakat, dan sebagai stabilitas ekonomi pemerintah daerah. 

Dengan kata lain, retribusi memiliki peran sebagai sumber PAD atau Pendapatan Asli Daerah. Di mana pendapatan tersebut berguna sebagai anggaran untuk membiayai seluruh kebutuhan pemerintahan daerah. Anggaran tersebut juga digunakan untuk pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Karakteristik Retribusi

Supaya lebih mudah lagi dalam membedakan retribusi dengan pajak, terdapat beberapa karakteristik yang harus Anda pahami. Berikut karakteristik-karakteristik dari retribusi, yaitu: 

• Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah di mana dinas yang bertugas untuk memungut dan mengelolanya adalah Dinas Pendapatan Daerah. 
• Retribusi dapat bersifat memaksa bagi masyarakat yang memenuhi syarat-syarat dari UU dan Peraturan Daerah. 
• Retribusi dapat dibebankan pada individu maupun badan yang memakai layanan publik ataupun jasa dari Pemerintah Daerah.

Jenis-Jenis Retribusi 

Retribusi juga terdapat beberapa jenisnya berdasarkan pada prakteknya. Berikut jenis-jenis retribusi di antaranya yaitu: 

Retribusi Jasa Umum 

Jenis retribusi ini berupa pungutan atas jasa dari pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Misalnya seperti pelayanan kesehatan lingkungan, akta pencatatan sipil, dan yang lainnya. 

Untuk besaran tarifnya akan ditentukan pada beberapa unsur, mulai dari biaya penyedia jasa terkait, kemampuan masyarakat, dan lain-lain. Selain itu, terdapat pula biaya operasional, modal, bunga, dan pemeliharaan.

Retribusi Jasa Usaha 

Jenis retribusi yang satu ini berupa pungutan atas jasa dari pemda yang mengacu pada prinsip komersil. Retribusi ini meliputi pemanfaatan kekayaan daerah yang belum digunakan dan jasa pemerintah daerah yang belum diberikan dengan memadai. 

Seperti halnya retribusi pertokoan, tempat penginapan, rekreasi, dan yang lainnya. Untuk tarifnya sendiri didasarkan pada keuntungan yang lebih layak dengan dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin yang mengacu harga di pasaran.

Retribusi Perizinan Tertentu 

Jenis retribusi ini bertujuan untuk mengatur serta mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang, fasilitas tertentu, sarana dan prasarana. Retribusi juga ditujukan dalam rangka untuk melindungi kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat. 

Misalnya seperti izin untuk mendirikan bangunan, izin berjualan minuman beralkohol, dan masih banyak lagi. Tarifnya sendiri bertujuan untuk menutup biaya pelaksanaan dari pemberian izin tersebut.

Perbedaan Pajak dan Retribusi 

Berdasarkan pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, pajak daerah dan retribusi merupakan hal yang berbeda dan bergantung dengan wewenang setiap Kepala Daerah. Hal ini dapat dilihat dengan seksama mulai dari segi subjek, objeknya, dan balas jasanya. 

Jika dilihat dari segi subjeknya, retribusi merupakan orang yang memakai/menikmati jasa-jasa yang diberikan Pemerintah Daerah. Sementara itu, pajak daerah yaitu orang yang memakai/menikmati pekerjaan dan atau usaha di daerahnya. 

Sedangkan objek retribusi merupakan jasa yang diberikan pada individu ataupun badan yang menggunakan jasa-jasa mereka. Untuk objek pajak daerah ialah pendapatan yang didapatkan dari pekerjaan dan atau usaha yang dilakukan di daerahnya. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa retribusi dan pajak daerah merupakan dua hal yang tentunya berbeda walaupun keduanya berupa pungutan atas jasa maupun yang lainnya. Selain itu, perbedaan tersebut juga dapat dilihat secara signifikan dari beberapa segi.

Sumber: https://isbconsultant.com/retribusi/

The post Perbedaan Retribusi dengan Pajak Daerah yang Perlu Diketahui! appeared first on Sandbox ISB Consultant.

Ada satu cara untuk membedakan badan usaha dengan perusahaan. Caranya yaitu dengan melihat jenis dan langkah awal saat bentuk usaha tersebut didirikan. Saat mendirikan sebuah badan usaha umumnya harus menentukan jenis usahanya dulu. Sedangkan saat mendirikan perusahaan diperlukan penetapan sebuah ide dan perencanaan bisnisnya. 

Pengertian Badan Usaha

Secara umum terdapat beberapa pengertian dari badan usaha. Akan tetapi, nyatanya masih banyak orang bingung dengan beberapa pendapat para ahli yang memiliki perbedaan pengertian. Dapat disimpulkan bahwa secara umum badan usaha merupakan suatu kesatuan organisasi yang bertujuan mencari keuntungan dan memberi layanan pada orang lain. 

Agar dapat mendirikan suatu badan usaha dan menghasilkan keuntungan, tentunya dibutuhkan modal dan tenaga kerja untuk menunjangnya. Tak hanya itu saja, diperlukan pula beberapa hal utama seperti jasa dan produk. Di mana, nantinya jasa dan juga produk tersebut akan diperdagangkan kepada orang lain.  

Jenis-Jenis Badan Usaha

Tentunya, terdapat beberapa jenis dari badan usaha yang ada di Indonesia. Lantas, apa saja? Berikut adalah jenis-jenis dari badan usaha yang perlu Anda ketahui, yaitu:

Badan Usaha Berdasarkan Bentuk Kegiatannya 

Terdapat beberapa jenis dari badan usaha berdasarkan bentuk kegiatannya, yaitu ekstraktif, industri, agraris, jasa, dan perdagangan. Berikut penjelasannya:

• Ekstraktif merupakan bentuk kegiatan badan usaha yang mengambil sumber daya dari hasil alam, seperti hasil laut, hutan, tambang, dan lain sebagainya. 
• Industri merupakan bentuk kegiatan badan usaha dengan cara mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi, seperti pakaian, sepatu, dan yang lainnya.
• Jasa merupakan bentuk kegiatan dari badan usaha yang memberikan kemudahan dan pelayanan pada masyarakat, seperti jasa perbankan, kontraktor, dan lain-lain. 
• Agraris merupakan bentuk kegiatan dari badan usaha yang berhubungan pada bidang Pertanian. 
• Perdagangan adalah bentuk kegiatan badan usaha yang menjual atau membeli barang tanpa mengubah bentuknya, seperti jual beli beras dan yang lainnya.

Badan Usaha Berdasar Kepemilikan Modalnya

Suksesnya pendirian suatu badan usaha tak terlepas dari peranan modal yang besar. Suatu badan usaha tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa adanya modal. Beberapa badan usaha berdasarkan pada kepemilikan modalnya, yaitu:

• BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan kepemilikan modal yakni pemerintah.
• BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) di mana pemilik modalnya dari pihak swasta, baik pihak swasta dalam negeri maupun pihak asing. 
• BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dengan modal berasal dari Pemerintah Daerah.
• Badan Usaha campuran di mana kepemilikan modal dari pemerintah dan juga swasta.

Badan Usaha Berdasar pada Wilayah Negara

Nyatanya kemajuan ekonomi dalam negeri dapat mendirikan banyak usaha dan maju di luar Indonesia. Dapat dilihat pada banyaknya usaha asing yang berdiri di dalam negeri. Jenis badan usaha yang satu ini dikategorikan berdasarkan wilayah negara, yakni:

• Modal yang ditanamkan dalam negeri dimana kepemilikan modal dipegang pihak masyarakat Indonesia sendiri.
• Modal asing di mana perusahaan milik pihak asing berjalan di dalam negeri atau Indonesia. 

Banyaknya jenis-jenis badan usaha seperti yang dijelaskan di atas, terdapat banyak contoh dari jenis badan usaha yang ada di Indonesia, seperti halnya Perum, CV, dan juga PT. Sedangkan contoh bentuk dari badan usaha yang dapat Anda jumpai di Indonesia layaknya BUMN, BUMS, koperasi, dan yang lainnya.

Sumber: https://isbconsultant.com/badan-usaha/

The post Apa Itu Badan Usaha? Inilah Pengertian, Bentuk & Jenis-Jenisnya! appeared first on Sandbox ISB Consultant.

Dapat diibaratkan kalau NIB memiliki fungsi hampir serupa dengan KTP, yaitu sebagai tanda identitas atau pengenal perusahaan. NIB juga dapat berfungsi sebagai Angka Pengenal Impor (API) hingga akses untuk mempermudah proses kepabean. Sehingga NIB sangat berguna bagi pelaku usaha yang akan menjalankan kegiatan ekspor dan impor. 

Apa Itu NIB?

Beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan terbaru terkait pembuatan surat perizinan usaha. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengusaha untuk mendapatkan izin dagang atau bisnisnya. Kebijakan tersebut tertuang di dalam Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 yang secara resmi diberlakukan di bulan Mei tahun 2018 lalu.

Tentunya, pemberlakuan kebijakan atau aturan NIB tersebut akan membantu memudahkan para pengusaha untuk memperoleh izin usahanya. Hal ini dikarenakan hanya dengan NIB saja perusahaan sudah tidak perlu lagi membuat surat izin usaha lainnya, seperti TDP, SIUP, IUI, dan lain sebagainya. Belum lagi prosedur pembuatan dokumen tersebut terbilang cukup rumit. 

Dapat dikatakan jika NIB merupakan dokumen pengganti surat izin usaha yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang akan mendirikan usahanya. Tertuang pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dalam pasal 25 ayat (1) menjelaskan tentang perizinan usaha yang terintegrasi dalam satu sistem atau dikenal dengan Online Single Submission (OSS).

Selain itu, di dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa NIB merupakan sebuah identitas usaha yang dapat digunakan para pelaku usaha dalam menjalankan usaha atau bisnisnya. Terutama untuk memperoleh izin komersial atau operasional dari usaha atau bisnis yang dijalankannya. 

Bukan hanya itu saja, NIB juga dapat menjadi pengganti dari semua izin usaha. Kemudian kepemilikan dari NIB ini juga dapat membantu mempermudah akses kepabean dan dapat pula berfungsi untuk Angka Pengenal Importir (API). Lantas, bagaimana prosedural pembuatan NIB? Apa sama rumitnya dengan pembuatan dokumen izin usaha lainnya? 

Secara umum pembuatan NIB ini dilakukan setelah membuat Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP). Tidak hanya berlaku untuk perusahaan besar, NIB juga dapat berlaku bagi UKM kecil dan menengah, lho! Lalu, apa saja syarat dan prosedur pendaftarannya? Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut!

Syarat & Prosedural Pembuatan NIB via OSS

Dalam rangka meningkatkan investasi bisnis yang ada di Indonesia, pemerintah telah memangkas beberapa perizinan usaha yang rumit dan terlalu memakan waktu. Sehingga pemerintah memberlakukan kebijakan baru dengan penerapan sistem OSS atau Online Single Submission. 

Bagi pemilik usaha yang ingin memperoleh NIB dapat melakukan registrasi NIB atau Nomor Induk Berusaha pada laman OSS tersebut. Seperti halnya NIK, NIB juga memiliki fungsi serupa yaitu sebagai identitas perusahaan dan menjadi langkah awal untuk mempercepat proses perizinan usahanya. 

Nomor Induk Berusaha atau NIB ini terdiri dari 13 angka acak yang dilengkapi pula dengan pengaman dan tanda tangan elektronik pemiliknya. Selain itu, NIB dapat berlaku selama usaha tersebut masih dijalankan pemiliknya. 

Para pemilik usaha yang ingin memperoleh NIB dapat mengunjungi laman OSS dengan mendaftarkan NIK masing-masing untuk mendapatkan user-ID. Selanjutnya mengisi form sesuai data perusahaan masing-masing. Jika telah mendapatkan NIB, pemilik usaha dapat meneruskan langkah berikutnya untuk memperoleh izin komersial dan juga izin usahanya.

Kemudian, bagaimana bagi pelaku usaha yang masih mempunyai izin usaha terdahulu? Surat izin usaha tersebut tentunya masih dapat digunakan selama dalam masa berlaku. Apabila hendak mengajukan NIB maka harus menunggu terlebih dahulu hingga izin usahanya habis. Selanjutnya baru bisa mengajukan pendaftaran NIB via OSS.

Sumber: https://isbconsultant.com/nib-perusahaan/

The post Yuk, Ketahui Apa Itu NIB, Syarat, dan Prosedur Pembuatannya! appeared first on Sandbox ISB Consultant.

Kali ini pemerintah telah menetapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak. Nominal penghasilan pribadi sebesar Rp 54 juta setahun atau penghasilan Rp4,5 juta per bulan tidak akan dikenai pajak penghasilan. Namun, pastinya nominal tersebut bukanlah nominal maksimal karena masih dapat bertambah kedepannya.

Hal ini diartikan bahwa seseorang yang mempunyai penghasilan bersih yang tidak mencapai nominal Rp4,5 juta per bulan masih dikategorikan Wajib Pajak Non Efektif (WPNE). Kemudian, apabila penghasilannya berada di bawah nominal tersebut, maka dikategorikan salah satu daftar penghasilan yang tidak dikenai pajak dan tak harus melaporkan SPT pajaknya. 

Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Bagi sebagian orang, mungkin sudah tak asing lagi dengan pajak dan seluk-beluknya. Akan tetapi, mungkin masih ada beberapa orang yang belum mengetahui secara pasti mengenai pajak. Bahkan, tak sedikit yang beranggapan jika pajak merupakan sesuatu yang menakutkan dan selalu berhubungan dengan uang yang tak sedikit.

Namun, anggapan-anggapan itu belum tentu salah dan juga tidak sepenuhnya benar, lho! Hal tersebut bisa saja menjadi ketakutan karena ketidaktahuan akan pengertian pajak. Maka dari itu, penting untuk mengetahui penjelasan mengenai PTKP ini yang juga merupakan salah satu bagian dari perpajakan.

PTKP sendiri merupakan sebuah singkatan dari Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jenis pajak ini adalah salah satu bagian dalam perhitungan PPh 21 tentang Pajak Penghasilan dan bertujuan untuk meringankan beban Wajib Pajak. Dapat dikatakan jika PTKP merupakan batasan nominal atas penghasilan Wajib Pajak yang tidak akan dikenai oleh pajak.   

Dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah komponen pengurangan nominal pajak penghasilan bagi seorang Wajib Pajak. Atau, lebih mudahnya kalau PTKP merupakan suatu komponen pengurangan pajak untuk menghitung penghasilan yang didapatkan seorang Wajib Pajak. 

Fungsi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Salah satu tujuan utama dari penerapan PTKP adalah untuk membantu meringankan beban pajak bagi masyarakat terutama yang pendapatannya di bawah Rp4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun. Sehingga penghasilan yang kurang dari nominal tersebut akan masuk dalam daftar PTKP. 

Selain itu, hal ini pun diperkuat dalam ketentuan perpajakan di Indonesia bahwa PPh tidak dikenakan pada Wajib Pajak yang penghasilannya di bawah Rp4,5 juta perbulannya.  PPh sendiri hanya dikenakan pada Penghasilan Kena Pajak (PKP) karena semakin tinggi penghasilan seseorang maka pajak yang akan dikenakan juga semakin tinggi. 

Lantas, bagaimanakah dengan cara perhitungannya? Untuk menentukannya adalah dari penghasilan bruto yang dikurangi dengan nominal PTKP. Kemudian, hasil dari perhitungan tersebut merupakan penghasilan yang akan dikenai pajak dan Wajib Pajak harus melaporkan SPT tahunannya. 

Daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berlaku untuk setiap Wajib Pajak yang telah memiliki penghasilan pribadi. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang akan memengaruhi nilai dari PTKP tersebut. Adapun tanggungan yang memengaruhi dalam penentuan nilai akhir PTKP, yaitu:

• Keluarga Sedarah, termasuk orang tua, saudara kandung, anak kandung, dan anak angkat;
• Keluarga Semenda, termasuk mertua, ipar, dan anak tiri;

Sementara itu, jumlah maksimal dari anggota keluarga yang termasuk dalam tanggungan adalah hanya 3 orang. Apabila ada lebih dari 3 orang maka tidak dihitung ke dalam penyesuaian nilai PTKP tersebut.

Sumber: https://isbconsultant.com/daftar-penghasilan-tidak-kena-pajak/

The post Ketahui Daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Indonesia appeared first on Sandbox ISB Consultant.

Tujuan dari Restitusi Pajak

Adanya peraturan terkait restitusi pajak berguna sekali untuk melindungi hak wajib pajak. Kelebihan pembayaran pajak ini akan menjadi jaminan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak.

Jika Anda membutuhkan layanan pajak di Solo, maka Anda bisa percayakan konsultan pajak Solo profesional dari ISBConsultant. Kami dengan sepenuh hati akan membantu Anda mengawali kepengurusan restitusi pajak mulai dari awal hingga akhir.

Aturan Baru terkait Syarat Percepatan Restitusi Pajak

Kementerian keuangan telah mengeluarkan aturan baru yang berguna sekali untuk membuat retribusi kepada wajib pajak yang berhak dan memenuhi kriteria. Untuk menentukan kriteria, bisa melalui penelitian yang sederhana dan tanpa harus melakukan pemeriksaan.

Dibawah ini ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi wajib pajak untuk memperoleh pemberian restitusi PPh dan PPN. Terdapat tiga kelompok wajib pajak yang berhak memperoleh percepatan restitusi. 

• Pertama, ada wajib pajak untuk pribadi dimana ia melakukan lebih bayar dibawah atau sama dengan Rp. 100 juta. 
• Kedua, ada wajib pajak badan yang lebih bayarnya dibawah atau sama hanya dengan Rp. 1 miliar. 
• Ketiga, ada PKP uang lebih bayar dibawah atau sama dengan Rp. 1 miliar.

Wajib pajak yang tepat waktu akan mendapatkan SPT dan tidak mempunyai tunggakan pajak. Selain itu, laporan keuangan sudah diaudit dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 tahun berturut-turut, serta tidak pernah dipidana di bidang perpajakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

PKP bisa saja mendapatkan resiko yang rendah jika ditetapkan menteri keuangan. Dalam hal ini PKP yang dimaksud ialah perusahaan terbuka (go public), eksportir mitra utama kepabeanan (MITA) atau reputable trader yang profilnya, BUMN/BUMD, yang dimiliki oleh Ditjen Bea Cukai.

Ditjen Pajak juga sudah menetapkan jangka waktu masing-masing wajib pajak yang memenuhi persyaratan tersebut, dibawah ini rinciannya: Adapun untuk permohonan pengembalian kelebihan pajak baru PPh, PPN, dan/atau PPnBM bisa dikembalikan (restitusi) dalam hal berikut ini:

• Pajak yang dibayar sudah tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pasal 17 ayat (1) UU KUP:

“Direktur Jenderal Pajak mengatakan bahwa setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, maka jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dibandingkan dengan jumlah pajak yang terutang.”

• Pajak yang tidak boleh terutang sudah tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pasal 17 ayat (2) UU KUP:

“Jika dilihat dari permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, pada pembayaran pajak yang tidak terutang, dimana ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

• Pajak yang dibayar sudah tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pasal 17B UU KUP.

“Direktur Jenderal Pajak mengatakan sesudah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sudah ada dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana diketahui dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama dua belas bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.”

Jadi diketahui bahwa restitusi pajak ini berkaitan dengan permohonan pembayaran pajak yang dilakukan seseorang terhadap pemerintah.

Sumber: https://isbconsultant.com/restitusi-pajak/

The post Pengertian dan Tujuan Restitusi Pajak appeared first on Sandbox ISB Consultant.

Apa itu Subjek Pajak Penghasilan?

 Subjek pajak penghasilan ialah perorangan maupun badan yang wajib membayar pajak karena sudah dikenakan pajak dari negara. Berdasarkan domisilinya, subjek pajak sendiri dibagi menjadi 2 yaitu pajak dalam negeri dan luar negeri. 

Subjek pajak secara singkat merupakan orang pribadi baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau luar negeri namun memiliki penghasilan dari Indonesia. Namun badan biayanya bersumber dari APBN dan APBD. Sedangkan untuk badan non komersial tidak termasuk ke dalam subjek pajak penghasilan. 

Jenis-jenis Subjek Pajak Penghasilan 

Seperti yang sudah disebutkan, subjek pajak penghasilan dibedakan menjadi beberapa jenis. Setiap subjek pajak penghasilan memiliki karakteristiknya masing-masing. Berikut ulasannya. 

Subjek PPh Dalam Negeri 

Ialah WNI/WNA yang bekerja dan memperoleh penghasilan serta domisili di Indonesia. Tidak semua WNI/WNA bisa dikategorikan sebagai subjek PPh. Biasanya seseorang yang memiliki penghasilan di bawah PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp 50 juta per tahun tidak dikenakan wajib pajak penghasilan. 

Subjek PPh Luar Negeri 

Untuk objek PPh luar negeri dikenakan bagi mereka yang tidak berdomisili di Indonesia. Orang tersebut tinggal di luar negeri namun memiliki usaha yang dijalankan di Indonesia. Selama mereka mendapatkan penghasilan dari usaha yang dijalankan di Indonesia maka orang tersebut bisa dikategorikan sebagai subjek PPh. 

Namun apabila orang tersebut setelah 183 hari atau dalam jangka waktu 12 bulan menambah massa tinggalnya, maka wajib melakukan penggantian status subjek pajak ke Direktorat Jenderal Pajak. Tidak hanya itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan berbagai keuntungan lainnya seperti hak membayar pajak secara angsur selama satu tahun pajak. 

Subjek PPh Badan Dalam Negeri 

Subjek PPh sendiri mencakup semua pengusaha yang melakukan aktivitas usahanya di Indonesia. Kewajiban membayar pajak dimulai sejak usaha tersebut didirikan dan mendapatkan penghasilan di Indonesia. Sedangkan tersebut akan berakhir apabila usaha dibubarkan dan tidak lagi berkedudukan di Indonesia. 

Subjek PPh Badan Luar Negeri 

Subjek PPh badan luar negeri dikenakan bagi mereka yang tidak berada di Indonesia namun memiliki usaha dan menjalankan aktivitas serta memperoleh penghasilan di Indonesia. Contohnya, pengusaha Singapura yang tidak memiliki kantor di Indonesia namun karyawannya secara berkala datang ke Indonesia untuk berjualan dan mendapatkan penghasilan. 

Subjek Pajak Penghasilan Warisan 

Warisan yang belum dibagi juga bisa dikategorikan sebagai subjek PPh apabila berpotensi mendapatkan penghasilan. Contohnya yaitu warisan berupa properti yang disewakan. Semua proses pelaksanaan kewajiban pajak baik itu membayar maupun lapor pajak diwakilkan oleh salah satu ahli waris, pengurus, maupun pelaksana wasiat. 

Subjek Pajak Penghasilan Badan Usaha Tetap 

Perlu diketahui bahwa badan usaha tetap ialah aset berupa gedung, mesin, tanah, peralatan, komputer, hingga gudang. Tempat dari badan usaha tetap yang tidak berada di Indonesia namun menjalankan aktivitas ekonomi serta mampu memberikan penghasilan. 

Sebagai pelaku bisnis, tentu Anda harus paham dengan baik mengenai pajak. Pajak sendiri tidak hanya dikenakan kepada WNI atau WNA yang memiliki usaha dan tinggal di Indonesia. Namun, lebih luas lagi, subjek pajak penghasilan dibagi menjadi beberapa jenis seperti yang sudah disebutkan di atas.

Sumber: https://isbconsultant.com/subjek-pajak-penghasilan/

The post Pengertian Subjek Pajak Penghasilan & Jenisnya   appeared first on Sandbox ISB Consultant.

Berinvestasi Pada Produk Investasi dengan Pajak Rendah

Tidak hanya mampu memberikan keuntungan secara tunai, namun berinvestasi ternyata bisa memberikan keuntungan pajak bagi para investor. Biasanya investasi dalam bentuk saham akan dikenakan pajak sebesar 0,1%. 

Berbeda halnya dengan saham, instrumen investasi reksadana justru tidak dikenakan pajak. Dengan kata lain, Anda harus lebih selektif dalam memilih produk investasi yang tepat untuk bisa mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.  

Meningkatkan Kontribusi Dana Pensiun 

Cara berikutnya untuk mengurangi beban pajak ialah meningkatkan kontribusi dana pensiun. Jika Anda seorang karyawan perusahaan, cara ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Ini karena pada umumnya sebuah perusahaan memiliki tabungan wajib setiap bulan sebagai dana pensiun untuk karyawannya. 

Secara tidak langsung, besarnya uang yang harus dibayarkan setiap bulan bisa digunakan sebagai pengurangan jumlah penghasilan yang dikenakan pajak. Hal ini sekaligus mampu dilakukan untuk meningkatkan tabungan dana pensiun. 

Mendistribusikan Aset Tertentu Kepada Orang Lain 

Untuk beberapa jenis aset, contoh kendaraan bermotor biasanya pajaknya sendiri bersifat progresif. Apabila Anda memiliki 3 mobil pribadi maka pajak kendaraan bermotor untuk mobil kedua dan ketiga cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan kendaraan pertama. 

Maksud dari poin ini yaitu, Anda bisa mendistribusikan kepada anggota keluarga. Anda bisa menggunakan nama anak pasangan atau bahkan orang tua untuk kendaraan baru yang akan dibeli. 

Menyimpan Bukti Potong Pajak 

Selain yang sudah disebutkan di atas, Anda juga bisa mengurangi beban pajak dengan menyimpan bukti potong pajak. Meskipun hal ini tidak bisa mengurangi nilainya, namun tanpa adanya bukti potong pajak, Anda berisiko untuk membayar pajak sebanyak 2 kali atau bahkan lebih. Hal tersebut dikenal dengan istilah pengenaan pajak berganda. 

Memanfaatkan Pengecualian Dalam Peraturan Perpajakan 

Anda bisa memanfaatkan pengecualian dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak. Apabila Anda seorang pengusaha yang ingin membeli aset, ada baiknya jika aset tersebut diatasnamakan dan dilaporkan dalam SPT badan usaha. 

Cara ini tanpa disadari bisa menjadi pengurangan penghasilan bruto karena terdapat beban penyusutan aset saat menghitung pajak penghasilan usaha. Namun jika aset tersebut dilaporkan dalam SPT pribadi, maka pajak tidak bisa dibebankan pada jenis usaha yang Anda miliki. 

Membayar Zakat 

Cara berikutnya yang bisa dipraktekkan untuk mengurangi beban pajak ialah membayar zakat. Seperti diketahui, membayar zakat bukan hanya menjadi bagian dari ibadah saja. Namun lebih dari itu, ternyata juga bisa menjadi cara yang tepat untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. 

Anda bisa menentukan jumlah zakat yang sudah dibayarkan dengan dilengkapi bukti setor zakat kepada badan pengelola zakat di laporan tahunan. Nantinya penghasilan Anda secara otomatis akan berkurang. Dengan demikian besaran pajak yang harus Anda bayar juga akan ikut berkurang. 

Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak. Namun meskipun demikian, masih banyak yang melanggar dan tidak menaati aturan untuk membayar pajak. Dengan mempraktekkan beberapa cara di atas, maka wajib pajak bisa mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Sumber: https://isbconsultant.com/cara-legal-mengurangi-beban-pajak/

The post Penting! Tips Mengurangi Beban Pajak Secara Legal appeared first on Sandbox ISB Consultant.

Pengertian Tax Amnesty 

Ialah penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Wajib pajak tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan maupun sanksi pidana di bidang tersebut. Setiap wajib pajak harus mengungkapkan harta yang dimiliki dan membayar uang tebusan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  

Program ini mengacu pada peraturan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 196/PMK.03/2021 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. 

Apa Saja Manfaat Tax Amnesty?

Pada dasarnya program ini kembali dijalankan oleh pemerintah bukan tanpa maksud dan tujuan. Terdapat beberapa manfaat yang bisa diterima oleh wajib pajak, berikut beberapa diantaranya: 

• Meningkatkan penerimaan pajak. 
• Memberikan peluang bagi yang belum memiliki NPWP agar bisa memiliki dan membayar pajak. Dengan demikian tidak akan ada lagi permasalahan mengenai pelaporan di masa lalu. 
• Meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak. 
• Mampu mendorong repatriasi, peluang modal dan aset Warga Negara Indonesia yang disimpan di luar negeri. 
• Membangun kejujuran serta kesadaran wajib pajak untuk selalu mendeklarasikan kekayaan yang belum dilaporkan secara sukarela. 

Cara Mudah Melaporkan Tax Amnesty Online 

Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, tax amnesty memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Lalu bagaimana cara pelaporan harta bersih wajib pajak pada tax amnesty jilid II secara online? simak ulasannya berikut. 

• Hal pertama yang perlu dilakukan ialah wajib pajak harus mengungkapkan harta bersih dengan menyampaikan surat SPPH atau Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta yang disampaikan secara elektronik melalui laman pajak.go.id. 
• Surat SPPH juga harus dilengkapi dengan daftar hutang, daftar rincian harta bersih, pernyataan repatriasi, pernyataan investasi harta bersih pada SBN sektor hilirisasi atau energi terbarukan dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti pembayaran PPh final. 
• Wajib pajak juga harus menambahkan beberapa surat keterangan mulai dari keterangan surat permohonan pencabutan banding, gugatan atau peninjauan kembali hingga pernyataan mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum. 
• Kemudian para peserta tax amnesty harus menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya apabila terjadi kesalahan penulisan atau perhitungan SPPH, perubahan tarif PPH final dan perubahan harta bersih. 
• Proses berikutnya yaitu pembayaran PPh final yang hanya bisa dilakukan menggunakan Kode Akun Pajak (KAP) PPh final yaitu 411128. Tidak hanya itu, wajib pajak juga harus menguntungkan Kode Jenis Setoran (KJS). Untuk proses pembayaran juga tidak bisa dilakukan dengan Pemindahbukuan (Pbk). 
• Proses perhitungan PPh final yang harus dibayarkan sendiri merupakan tarif PPh final berdasarkan kebijakan tax amnesty I atau II dikali nilai harta bersih yang sudah dikurangi utang. 
• Para peserta tax amnesty juga bisa mencabut keikutsertaannya dengan mengisi SPPH selanjutnya dengan nilai 0. Namun perlu diketahui bahwa peserta yang sudah mencabut SPPH akan dianggap tidak ikut tax amnesty jilid II dan tidak bisa lagi menyampaikan SPPH berikutnya. 

Tax amnesty dijalankan kembali oleh pemerintah tentu saja memberikan sejumlah manfaat bagi setiap wajib pajak. Kemudahan lain yang bisa didapatkan ialah pelaporan tax amnesty yang bisa dilakukan secara online dengan mengikuti beberapa ketentuan dan langkah-langkah yang sudah disebutkan di atas.

Sumber: https://isbconsultant.com/cara-lapor-tax-amnesty-secara-online/

The post Cara Lapor Tax Amnesty Online, Tanpa Ribet! appeared first on Sandbox ISB Consultant.

Pengertian EOI Pajak 

Pajak sendiri merupakan pungutan wajib yang dibebankan pada setiap wajib pajak untuk diserahkan kepada negara untuk kepentingan bersama. Imbalan dari pembayaran tersebut tidak diberikan secara langsung namun dalam bentuk infrastruktur. 

Untuk menghadirkan pelayanan secara maksimal kepatuhan akan pajak juga menjadi poin penting yang harus diperhatikan. Kaitannya antara kepatuhan wajib pajak terhadap EOI pajak ialah untuk mengurangi kemungkinan wajib pajak yang ingin menghindari kewajiban perpajakannya. 

EOI atau Exchange of Information adalah sistem pertukaran informasi data keuangan yang dilakukan secara otomatis. Sistem tersebut digunakan untuk mengetahui dan mengawasi potensi pajak di dalam maupun luar negeri. 

Syarat Penerapan Sistem EOI 

Untuk bisa menjalankan sistem EOI, pada dasarnya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ini karena pertukaran data keuangan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Selain itu, adanya otoritas pajak yang berbeda pada setiap negara membuat sistem EOI tidak bisa diterapkan dengan sembarangan. Berikut syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan sistem ini, diantaranya: 

• Mempunyai sistem pelaporan pajak yang sudah sesuai dengan konten dan format dari negara lain. 
• Negara harus mengeluarkan aturan yang resmi untuk otoritas pajak. Dalam hal ini yaitu Dirjen Pajak, di mana harus bisa memperoleh dan mengakses keseluruhan data sektor keuangan melalui KUP. 
• Sudah memiliki teknologi informasi berbasis data yang kuat dengan prinsip kerahasiaan dan manajemen informasi yang akurat. 

Manfaat Penerapan Exchange of Information Pajak (EOI Pajak) 

Seperti diketahui, sistem Exchange Of Information atau EOI bermanfaat untuk melacak informasi keuangan warga negara Indonesia yang sedang berada di negara lain. Tidak hanya itu, EOI juga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai masalah perpajakan. 

Adanya sistem Exchange Of Information pajak diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para wajib pajak. Dengan demikian bisa berdampak pada naiknya pendapatan negara dari sektor pajak. Berikut beberapa manfaat penerapan IOE untuk mengatasi masalah pajak, antara lain: 

• Mampu mewujudkan target pajak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah. 
• Meningkatkan performa pemungutan pajak secara internasional. 
• Bertujuan untuk membantu mengurangi potensi penyelewengan sektor penerimaan maupun atau penggelapan pajak. 
• Menjadi salah satu langkah yang tepat untuk membantu memperbaiki dan memperbarui sistem pengelolaan informasi keuangan di Indonesia. 
• Membantu wajib pajak badan atau pengusaha agar tidak bisa menyembunyikan aset, keuangan, harta, dan penghasilannya yang berada di luar negeri karena bisa terlacak oleh sistem. Setiap wajib pajak tidak bisa menghindar dari kewajiban membayar pajak yang sudah ditentukan. 

Tantangan Penerapan Exchange of Information Pajak (EOI Pajak)

Namun dalam penerapannya sendiri, terdapat tantangan yang harus dihadapi, terutama pada dunia internasional. Beberapa diantaranya yaitu sebagai berikut: 

• Kesulitan dalam mencocokkan data. 
• Belum ada standarisasi mengenai format file dan format penulisan data dan informasi yang akan ditukarkan. 
• Perbedaan periode penyesuaian terkait dengan ketersediaan penggunaan basis data SPT. 
• Kurang sigap dalam pemberian tanggapan. 

Segala tantangan dan hambatan dalam proses penyelenggaraannya, hendaknya bisa diatasi dengan baik. Dengan demikian, segala sesuatunya bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Penciptaan keadilan perpajakan bagi setiap warga negara menjadi tujuan utama dari penerapan Exchange Of Information (EOI) pajak. Penerapan dari sistem ini juga memberikan manfaat yang sangat beragam dari berbagai aspek mulai dari pemerintah hingga wajib pajak itu sendiri. Namun meskipun demikian, terdapat tantangan yang juga harus diatasi oleh pemerintah.

Sumber: https://isbconsultant.com/eoi-pajak/

The post Pengertian EOI Pajak & Manfaat Penerapannya appeared first on Sandbox ISB Consultant.

Sayangnya hanya sedikit yang mengetahui jenis pajak ini. Bahkan kebanyakan dari mereka sering bertanya-tanya, sebenarnya pajak tersebut dibayarkan oleh karyawan atau perusahaan. Oleh karena itulah, untuk mengetahui informasi lebih jelasnya, simak ulasan berikut ini. 

Pengertian Pajak Penghasilan 

Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 pasal 21 dan perubahan keempat UU PPh nomor 7 Tahun 1983 menjelaskan apabila pajak penghasilan berhubungan dengan pekerjaan jasa maupun kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri. 

Adapun penghasilan yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya yaitu upah, gaji, tunjangan, honorarium, dan jenis pembayaran lainnya. untuk penghasilan yang terkena pajak yaitu diatas Rp 54 juta dalam kurun waktu satu tahun. Hal ini berlaku baik untuk karyawan tetap maupun tidak tetap. 

Dengan demikian, maka bisa disimpulkan jika pajak penghasilan karyawan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak karyawan tersebut. Umumnya, pihak perusahaan akan memotong PPh 21 dari karyawan pada setiap bulannya. Kemudian PPh tersebut disetorkan ke kas negara. 

Komponen Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan 

Setelah mengetahui pengertian pajak penghasilan, Anda juga perlu mengetahui apa saja komponen yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan karyawan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, terdapat beberapa komponen yang harus diperhitungkan di luar gaji pokok. Berikut beberapa diantaranya: 

Tunjangan 

Tunjangan yaitu sejumlah nilai yang akan dibayarkan secara rutin oleh perusahaan kepada karyawan setiap bulan di luar gaji pokok. Sebenarnya terdapat banyak sekali macam tunjangan yang diterima oleh karyawan. Mulai dari tunjangan anak, istri, dan masih banyak lagi. Tunjangan tersebut umumnya harus dijumlah terlebih dahulu dengan gaji pokok setiap bulannya. 

Biaya Jabatan 

Tidak hanya tunjangan, namun biaya jabatan juga termasuk ke dalam komponen perhitungan pajak penghasilan karyawan. Biaya jabatan sendiri merupakan biaya yang dikenakan kepada semua karyawan tanpa mempertimbangkan tingkat jabatan tertentu.  Direktorat Jenderal Pajak menetapkan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dalam kurun waktu satu tahun. 

BPJS Kesehatan 

Seperti diketahui bahwa iuran BPJS Kesehatan ditanggung oleh pihak perusahaan dan karyawan itu sendiri. Untuk besaran biaya yang harus dibayarkan yaitu 5% dari total penghasilan karyawan setiap bulan. Namun pembayaran tersebut juga memiliki ketentuan tertentu yaitu sebesar 1% dibayarkan oleh karyawan dan 4% dibayarkan oleh perusahaan. 

BPJS Ketenagakerjaan 

BPJS Ketenagakerjaan ialah iuran biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan akan mendaftarkan karyawannya dan menanggung sebagian persentase tarif iurannya. Ini berarti baik pihak perusahaan maupun karyawan harus membayar dengan jumlah persentase yang sudah ditentukan. 

BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Tentu saja hal tersebut dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan paripurna kepada setiap pekerja. 

Setiap karyawan akan dikenakan pajak penghasilan apabila total penghasilan yang diperoleh ialah minimal Rp 54 juta dalam kurun waktu satu tahun. Terdapat beberapa komponen penting yang sangat mempengaruhi proses perhitungan pajak penghasilan karyawan, yaitu tunjangan, biaya jabatan, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sumber: https://isbconsultant.com/pajak-penghasilan-karyawan/

The post Siapa Penanggung Pajak Penghasilan Karyawan, Perusahaan Atau Karyawan? appeared first on Sandbox ISB Consultant.